Jakarta _Pemerhati : Muh Hady Sujatmiko Napitupulu alias Miko (L) membantah dan mengklarifikasi atas pernyataan Fitriana alias Pingky (P) yang menyudutkan dirinya dan Desy Natalia (P). Dimana Miko dan Desy Natalia merasa dicemarkan nama baiknya, karena dituduh tanpa bukti melakukan penipuan dan penggelapan dalam penerimaan taruna Akademi Kepolisian (Akpol).
Termasuk ia juga membantah, bahwa dirinya yang dituduh membawa kabur uang senilai kurang lebih Rp.1,6 miliar.
Bahkan Miko juga mengklarifikasi bahwa dirinya pada saat adanya tuduhan tersebut sedang menjabat sebagai staff Penasehat Khusus Presiden RI Asisten I Bidang Pertahanan & Politik sesuai dengan Kartu Tanda Anggota yang dimiliki oleh Miko.
"Tidak benar segala pernyataan Saudari Fitriana terlebih membawa - bawa nama istana, tuduhan tersebut dilayangkan bahwa saya menjadi calo atau makelar dalam rekrutmen taruna Akpol. Sementara saya bukan Panitia Akpol dan saya tidak memiliki kompetensi meloloskan Calon Taruna Akpol tersebut," ujar Miko dalam keterangan persnya, Kamis (25/9/2025) di Jakarta.
Menurut Miko, bahwa ada postingan foto 'asal comot' dirinya dan Desy Natalia yang disebarluaskan di sosial media (sosmed) dengan isi berita bodong (red-berita tidak benar).
"Saya tegaskan kepada anda Fitriana Bahwa Anda tidak Pernah Kenal dengan saudari Desy Natalia. Jangan sok kenal dan jangan asal main catut nama orang, untuk menutupi busuknya kelakuanmu sendiri," tegas Miko.
Menurut Miko, sosok Fitriana alias Pingky diduga memiliki kelakuan sebagai calo perempuan asal Palembang. Fitriana ini lebih cocok dibilang Maling Teriak Maling sejatinya Fitriana dapat diduga sebagai penipu ulung yang sesungguhnya".
"Fitriana itu adalah pelaku nya Karena dia yang tampung uang para korban nya di Palembang milyaran rupiah. Jadi saya membantah dengan keras bahwa saya dan Desy bukan sebagai pelaku penipuan seperti berita Palsu yang di Viralkan oleh Oknum suruhan dan Oknum bayaran, Jadi bukan saya pelakunya apalagi Desy Natalia," jelas Miko.
Tidak Terbukti semua tuduhan yang dilayangkan
Sebelumnya dalam beritasatoe.com dan media lainnya, Muh Hady Sujatmiko Napitupulu alias Miko (L) & Desy Natalia alias Desy (P) dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Fitriana dengan LP No: LP/B/4063/VI/2025/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal (16/6/2025).
Dalam Laporan Polisi tersebut, Fitriana mengaku mengalami kerugian kurang lebih Rp.1,6 miliar, yang di akui sebagai dana miliknya pribadi.
"Hal itu semua yang dibuat Laporan adalah Kerugian Korban dia di Sumatera Selatan dan itu adalah Keterangan Palsu dan Jelas Tidak Benar," ucap Miko.
Diketahui sampai saat ini kasus masih berproses akan adanya putusan sebagaimana akan menjadi Kepastian hukum. Laporan masih berproses dan kemungkinan tidak akan cukup bukti dan proses masih pada tahap penyelidikan dan pencarian bukti kejadian perkara. (red)
[26/9, 19.28] Daniel Htbrt: Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia Gelar Aksi Unjuk Rasa, Minta Pecat Menteri PU
Tidak Aspirasif dan Diduga Lakukan Cawe-Cawe Proyek, Menteri PU Dodi Hangodo Didemo Mahasiswa
Rotasi 570 ASN, Non-jobkan 40 Orang Eselon II dan Eselon III, Serta Pensiunkan 5 Eselon I, Menteri PU Didemo KMPPI
Arogan Merotasi 578 Pejabat Struktural di Kementrian PU, KMPPI Minta Presiden Pecat Menteri PU Dodi Hangodo
Boroskan APBN Menyewa Private Jet Pergi ke Semarang, Bali dan Lombok, KMPPI Demo Minta Menteri PU Dipecat
Jakarta - Dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait kinerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hangodo, yang diduga melakukan cawe-cawe proyek dan intervensi kepada beberapa kepala balai, khususnya di Jawa Tengah.
Dimana Menteri PU ini dinilai membuat gaduh dengan merotasi 570 ASN, menon-jobkan 40 orang eselon II dan III. Bahkan Menteri PU juga mempensiunkan 5 orang eselon I di Kementerian PU.
Hal ini disampaikan Benny HF Koordinator Lapangan Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) saat aksi unjuk rasa, Jum’at siang, 26 September 2025 di Kementerian PU, Jakarta Pusat.
"Belum genap 3 Bulan, Menteri PU membuat kegaduhan sejagat yang mengejutkan banyak pihak. Tidak ada angin dan hujan tiba merotasi 578 pejabat struktural di Kementrian PU, dengan memberhentikan atau mempensiunkan 5 orang eselon I. Sikap Menteri Dodi Hangodo, sangat arogan dan tidak aspirasif terhadap bawahannya," ujar Benny dalam orasinya.
Menurutnya yang dirotasi tersebut, Sekjen Kementerian PU, Irjen, Dirjen SDA, Dirjen Binkon, dan Kepala BPSDM). Bahkan, menon-jobkan 40 orang eselon II dan III, sehingga terjadi kegaduhan yang luar biasa.
"Tentunya Kementerian PU yang mengurusi infrastruktur ini membutuhkan kondusifitas dan performa kinerja, yang bisa meningkatkan pembagunan. Tentu rotasi ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pimpinan yang ada," ucap Benny.
Selain itu kataya, kita semua tahu saat Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi diberbagai sektor mengingat defisit negara per agustus ini sudah mencapai 321,6 Triliun. Tentu hal ini bukan angka yang kecil, yang harus ditambal sulam dalam melakukan pembangunan di seluruh Indonesia
"Eh kenapa sang Menteri PU malah ikut memboroskan anggaran negara dengan menyewa Private Jet untuk pergi ke Semarang, Bali dan Lombok. Dimana seharusnya sesuai aturan cukup hanya menggunakan Bisniss Class," kritik Benny.
Menurutnya, sepertinya masih panjang episode epik perjalanan dan polemik di Kementrian PU, yang dipimpin oleh Dody Hangodo. Dimana ada indikasi permainan pihak keluarga yang mengatur dan mengintimidasi balai-balai di Jawa Tengah, untuk memenangkan pihak tertentu.
"Ada dugaan meminta fee projek sebesar 12% kepada pihak swasta dan BUMN. Sungguh miris kami melihatnya, sebagai mahasiswa yang tergabung dalam lingkar studi peduli terhadap pembangunan," teriak Benny
Untuk itu kami mendesak kepada Bapak Presiden untuk segera mengambil langkah langkah strategis, dalam menyelamatkan bangsa dan negara ini. Khusunya di dalam Kementerian PU yang memerlukan perhatian khusus.
Berikut beberapa poin-poin penting tuntutan Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI)
1. STOP INTIMIDASI DAN INTERVENSI PROYEK, Menolak adanya intervensi dan intimidasi ke beberapa Kepala Balai, agar memenangkan pihak tertentu dalam proyek pembangunan. Dimana diduga melibatkan pihak keluarga dalam proyek yang berada di Provinsi Jawa Tengah, pada satker Pemeliharaan Jaringan Sumberdaya Air di salah satu BBWS.
2. STOP POLITISASI terhadap pejabat struktural dan ASN, yang ada di Kementerian PU. Dimana harus ada pemulihan nama baik dan jabatan mereka kembali. Sebab, hal ini berdampak pada kinerja operasional Kementerian PU secara menyeluruh.
3. STOP PEMBOROSAN UANG NEGARA. Negara dalam kondisi defisit dan memerlukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Eeharusnya pejabat mampu menahan diri dan tidak memboroskan anggaran, Diduga Menteri PU menggunankan private Jet yang disewa untuk kegiatan ke Semarang, Bali dan Lombok, sedangkan negara saat ini defisit.
4. TIDAK HARMONIS, adanya ketidak harmonisasi terhadap beberapa Dirjen yang berdampak pada berjalannya kegiatan pembangunan.
5. MEMINTA kepada Presiden Prabowo untuk memecat Menteri PU yang sering membuat gaduh dalam waktu secepat cepatnya. Mengingat program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu berkerjasama dengan bawahannya.
"Kami Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam KMPPI mendesak dan meminta Presiden Prabowo untuk membantu ASN yang terintimidasi oleh Menteri PU. Dimana mengembalikan dan memulihkan nama baik mereka, serta menghentikan kriminalisasi ASN. Kemudian segera berhentikan atau pecat Menteri PU sesegera mungkin demi stabilitas di Kementerian PU," pungkas Benny dalam orasinya dihadapan peserta aksi unjuk rasa. (red)