Cimahi, _ Pemerhati :
Isu mengenai proyek-proyek yang disinyalir hanya menjadi sarana untuk membagikan uang kepada pihak-pihak tertentu, tanpa menghasilkan nilai atau keberlanjutan yang berarti, kembali mengemuka di tengah masyarakat. Fenomena ini, yang kerap disebut sebagai "bancakan" dana, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efisiensi anggaran dan dampak pembangunan.
Para pengamat dan masyarakat seringkali menyoroti proyek yang, alih-alih berfokus pada hasil nyata seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, atau inovasi, justru terlihat lebih condong pada distribusi dana di kalangan internal atau kelompok tertentu.
Dari Skema Bodong hingga Miss-Manajemen Dana
Ada beberapa bentuk di mana "proyek berbagi uang" ini bisa terwujud:
* Skema Penipuan (Ponzi/Fiktif): Ini adalah bentuk paling berbahaya. Proyek-proyek ini umumnya tidak memiliki produk atau layanan nyata. Keuntungan yang dijanjikan kepada investor awal berasal dari suntikan dana investor baru, hingga akhirnya skema ini runtuh dan merugikan banyak pihak.
* "Bancakan" Anggaran Proyek: Ini sering terjadi dalam proyek pengadaan barang/jasa atau pembangunan. Dana proyek dimark-up secara tidak wajar, atau terjadi praktik suap dan korupsi, di mana sebagian besar anggaran dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk tujuan proyek sebenarnya. Akibatnya, kualitas hasil proyek rendah atau bahkan proyek terbengkalai.
* Manajemen Dana yang Buruk: Proyek mungkin memiliki tujuan yang sah, namun karena perencanaan yang lemah, pengawasan minim, dan pengeluaran yang tidak terkontrol (misalnya untuk pertemuan, perjalanan, atau honorarium berlebihan), dana habis tanpa ada dampak atau hasil yang signifikan.
"Ketika sebuah proyek tidak jelas tujuan utamanya dan hanya menonjolkan aliran uang yang besar, kita patut curiga," ujar seorang ekonom lokal yang enggan disebutkan namanya. "Indikasi kuatnya adalah tidak ada akuntabilitas yang jelas, atau hasil yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan."
Dampak Buruk bagi Masyarakat dan Pembangunan
Praktik semacam ini memiliki dampak merugikan yang luas:
* Pemborosan Anggaran: Dana publik yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terbuang sia-sia.
* Rendahnya Kualitas Pembangunan: Proyek yang hanya jadi ajang bancakan seringkali menghasilkan infrastruktur atau layanan yang di bawah standar, bahkan membahayakan.
* Menurunnya Kepercayaan Publik: Masyarakat menjadi apatis dan skeptis terhadap setiap inisiatif pembangunan atau investasi.
* Hambatan Ekonomi: Tanpa proyek yang produktif dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah akan terhambat.
Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta transparansi dalam setiap pelaksanaan proyek. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan kejanggalan juga menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan, bukan hanya menjadi ajang "bagi-bagi" yang merugikan.(red)