Simalungun _ Pemerhati : Sejumlah warga Nagori Bah Gunung, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi fisik Kantor Pangulu6 yang dinilai tidak mencerminkan kewibawaan lembaga pemerintahan desa.
Hasil pantauan di lokasi menunjukkan bahwa kantor pemerintahan desa tersebut tidak dilengkapi dengan plank nama resmi, sehingga menyulitkan masyarakat maupun pihak luar dalam mengenali kantor tersebut sebagai pusat administrasi pemerintahan.
Selain itu, bendera Merah Putih yang dikibarkan di halaman kantor tampak dalam kondisi lusuh dan sobek.
“Kantor pangulu ini seharusnya menjadi representasi kehadiran negara di tingkat desa. Jika tidak ada plank nama dan benderanya rusak, bagaimana masyarakat bisa merasa yakin bahwa pemerintah hadir untuk melayani mereka?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa setiap warga negara dan institusi wajib menjaga kehormatan bendera negara. Mengibarkan bendera dalam kondisi rusak atau kusam merupakan bentuk kelalaian terhadap penghormatan simbol negara.
Warga menyayangkan kurangnya kepedulian aparatur nagori terhadap kondisi tersebut, yang menurut mereka sudah berlangsung cukup lama tanpa ada tindakan perbaikan.
Sejumlah upaya konfirmasi telah dilakukan oleh pihak media dan warga kepada Pangulu Nagori Bah Gunung, D. Budiono. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan. Panggilan telepon tidak direspons, dan pesan singkat yang dikirimkan belum mendapat balasan meski telah terkirim.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN), segera turun tangan untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap tata kelola administrasi pemerintahan desa tersebut.
Permasalahan ini mencuat sebagai bentuk kepedulian warga terhadap citra dan integritas pelayanan publik di tingkat desa. Masyarakat berharap agar setiap unsur pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.(Jhonry Sitorus)