SEMMI Cabang Jakarta Selatan Tegaskan Tidak Turunkan Kader Saat Aksi Demonstrasi di DPR RI

SEMMI Cabang Jakarta Selatan Tegaskan Tidak Turunkan Kader Saat Aksi Demonstrasi di DPR RI

Redaksi       Comment   

 

Jakarta_Pemerhati : 

_ Pemerhati :  Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Selatan menyampaikan klarifikasi resmi terkait adanya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025.

Dalam pernyataan resminya, Jumat pagi, (29)8/2025) di Jakarta, SEMMI Cabang Jakarta Selatan menegaskan, bahwa organisasi tersebut tidak menurunkan kader ataupun struktur resminya dalam aksi tersebut.

Ketua Cabang SEMMI Jakarta Selatan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan maupun mengoordinasikan massa aksi untuk turun ke jalan pada tanggal tersebut. Adapun individu-individu yang mengatasnamakan SEMMI Cabang Jakarta Selatan dalam aksi itu, ditegaskan bukan bagian dari kebijakan resmi organisasi.

“Kami menegaskan bahwa SEMMI Cabang Jakarta Selatan sama sekali tidak mengeluarkan instruksi aksi pada 28 Agustus 2025 di DPR RI. Jika terdapat pihak-pihak yang mengaku membawa nama SEMMI Cabang Jakarta Selatan, maka hal tersebut adalah tindakan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris,” tegasnya.

SEMMI Cabang Jakarta Selatan juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, media, dan aparat terkait untuk tidak keliru dalam mengaitkan aksi tersebut dengan organisasi secara resmi. SEMMI menilai, klaim sepihak yang mencatut nama organisasi justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik serta merusak marwah organisasi mahasiswa.

Lebih lanjut, SEMMI Cabang Jakarta Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap konsisten mengawal isu-isu rakyat melalui jalur yang terstruktur, terukur, dan bertanggung jawab, baik dalam bentuk diskusi publik, kajian akademis, maupun aksi nyata yang diputuskan secara sah melalui mekanisme organisasi. (red)

Kejati Sumut Dr.Harli Siregar: ”Sebaik-baiknya Orang Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain”

Kejati Sumut Dr.Harli Siregar: ”Sebaik-baiknya Orang Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain”

Redaksi       Comment   

Medan_  Pemerhati: Dalam rangka menyambut hari lahir (HARLAH) Kejaksaan R.I ke-80 tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melaksanakan bhakti sosial dengan menggelar donor darah bagi seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Adhyaksa Hall lantai I Kejati Sumut Jalan Jend Besar AH Nasution No.1C Medan.Senin(25/08/2025).

Kegiatan sosial tersebut dibuka langsung oleh Kajati Sumatera Utara Dr.Harli Siregar,SH.,M.Hum didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD) Wilayah Sumatera Utara Ny.Tiurmaida Harli Siregar, Wakajati Sumatera Utara Sofiyan.S, SH.,MH, para Asisten serta seluruh pejabat utama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turut serta dalam kegiatan donor darah tersebut.

Dalam sambutannya, Dr.Harli Siregar mengatakan bahwa donor darah yang dilaksanakan merupakan wujud pengorbanan dan sumbangsih aparatur Kejati Sumut dalam kemeriahan dan semarak peringatan Hari Lahir Kejaksaan Ke-80, hal ini adalah merupakan wujud nyata kepedulian jajaran Kejaksaan dalam memberikan manfaat kepada orang lain sebagaimana juga anjuran dalam agama bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

PLH Kasi Penkum M.Husairi,SH.,MH menyampaikan, selain Kajati dan Pejabat utama, benar donor darah ini juga di ikuti seluruh pegawai yang telah diperiksa kesehatan dan kondisinya, kegiatan ini pun didukung oleh Perhimpunan Donor Darah Indonesia (P.D.D.I) Provinsi Sumatera Utara dan Palang Merah Indonesia Kota Medan ditargetkan dapat menghasilkan 200 (dua ratus) kantong darah yang nantinya akan disumbangkan kepada masyarakat melalui PMI Kota Medan.

Ditambahkan husairi, disela acara tersebut, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Sumatera Utara Dr.Parlindungan Purba turut menyerahkan piagam Penghargaan dan mengungkapkan apresiasi kepada Kajati Sumatera Utara dan Jajaran yang telah menginisiasi pelaksanaan donor darah tersebut seraya menyebutkan bahwa kantong darah yang diperoleh akan sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. (SP)

Ribuan Buruh di PHK Akibat 11 Perusahaan Kena Suspend/Penangguhan Ekspor Sarang Walet ke China

Ribuan Buruh di PHK Akibat 11 Perusahaan Kena Suspend/Penangguhan Ekspor Sarang Walet ke China

Redaksi       Comment   

 

Jakarta _ Pemerhati ;

Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) melalui Ketua Dewan Pembina, Benny Suryo Sabath Hutapea meminta perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto, terkait persoalan ekspor bisnis Sarang Walet. PPSWN sebagai petani budidaya dan eksportir berharap pemerintah melakukan negosiasi protokoler perdagangan liur walet ke Pemerintah Tiongkok.

"Dengan penuh kerendahan hati memohon perhatian Bapak Presiden RI, atas permasalahan serius yang sedang dihadapi petani (red-bisnis sarang walet). Yaitu suspend (red-penangguhan) ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak Juli 2024, yang diberlakukan secara mendadak oleh General Administration of Customs of China (GACC) terhadap 11 perusahaan terregistrasi," kata Benny Hutapea sapaan akrabnya kepada Gus Din wartawan Senior, Senin (25/8/2025) di Jakarta.

Menurut pengusaha muda ini, kebijakan suspend atau penangguhan ini menetapkan parameter baru terkait kandungan aluminium <100mg/kg, yang sebelumnya tidak pernah tercantum dalam MoU protokol impor antara Indonesia–Tiongkok.

"Indonesia adalah penghasil Sarang Burung Walet terbesar di dunia, dengan produksi ±1.900 ton per tahun (laporan 2023) dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Dengan harga rata-rata Rp 25 juta/kg (nilai 2025), potensi nilai komoditas ini setara dengan Rp 47,5 triliun per tahun (±USD 2,9 miliar)," terang Benny Hutapea.

Katanya, posisi strategis ini menjadikan Sarang Burung Walet sebagai komoditas unggulan yang bernilai devisa tinggi, dimana pada masa covid 19 sebagi penyumbang devisa nomor 2.

Dengan penangguhan tersebut menimbulkan dampak yang sangat luas bagi perputaran perekonomian.

Diantaranya, terjadi penurunan volume ekspor sekitar 250 ton/tahun atau setara Rp 6,25 triliun (±USD 386 juta), padahal pasar utama dan terbesar adalah Tiongkok (78% dari total ekspor). Kemudian, ancaman PHK bagi Ratusan ribu tenaga kerja pabrik, UMKM, dan rantai pasok.

"Jutaan petani walet di seluruh Indonesia kesulitan menyalurkan hasil panen, karena menurunnya serapan pasar. Sehingga pendapatan masyarakat di daerah terpukul keras," ungkap Benny Hutapea.

Selanjutnya berdampak, pada harga sarang walet jatuh signifikan dari Rp 45 juta/kg (±USD 2.780/kg) menjadi Rp 25 juta/kg (±USD 1.540/kg). Dan berpotensi terus melemah jika kebijakan ini tidak segera dicabut.

"Kepercayaan konsumen global menurun, sehingga berisiko meluas menjadi hambatan ekspor bagi seluruh perusahaan Indonesia, bukan hanya 11 perusahaan yang terkena suspend. Kontribusi devisa negara menurun drastis serta menghambat Asta Cita Bapak Presiden terkait hilirisasi industri sarang walet yang berpotensi besar di sektor pangan, farmasi, nutraceutical, herbal, dan kosmetik," lanjutnya.

Terakhir berdampak pada Industri sarang walet menjadi terpuruk, sehingga tidak dapat berkontribusi optimal pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing global, dan penciptaan lapangan kerja baru.

"Jika kondisi ini berlanjut, Indonesia hanya akan berperan sebagai pengekspor bahan mentah yang belum diolah ke Tiongkok. Akibatnya, produk sarang burung walet dunia berisiko didominasi label Made in China. Sehingga nilai tambah, lapangan kerja, serta citra produk yang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia berpindah ke negara lain," ujar Benny Hutapea.

Mengingat posisi strategis Indonesia sebagai penghasil Sarang Burung Walet terbesar dunia, dengan tren produksi yang terus meningkat. Serta pentingnya komoditas ini bagi devisa negara dan keberlangsungan hidup jutaan masyarakat.

Kami Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) memohon kiranya Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat:

1. Mengupayakan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Tiongkok agar suspend ekspor segera dipulihkan.

2. Memperbarui protokol perdagangan bilateral agar lebih adil dan berbasis

kesepahaman bersama.

3. Memberikan jaminan keberlanjutan ekspor Sarang Burung Walet Indonesia,

sekaligus mendukung peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri.

"Ada 11 Daftar Perusahaan Sarang Burung Walet Terregistrasi yang terkena suspend/penangguhan impor sementara ke RRT. Adanya kebijakan ini menyebabkan banyak PHK bagi para buruh pabrik dan pekerja paruh waktu. Termasuk kerugian negara dalam pemasukan keuangan di sektor devisa dan pajak. Kami berharap perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden agar menjadi atensi," pungkas Benny Hutapea yang juga Ketua Umum Relawan Pos Gibran. (red)

Semarak Kemerdekaan, Rutan Kelas I Medan Gelar Senam Sehat, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis*

Semarak Kemerdekaan, Rutan Kelas I Medan Gelar Senam Sehat, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis*

Redaksi       Comment   

Medan - Pemerhati  : Masih dalam suasana semarak memeriahkan Hari Kemerdekaan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut menggelar kegiatan senam sehat, donor darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi pegawai dan masyarakat yang akan berkunjung, Sabtu (23/08/25).

Bertempat di halaman depan Rutan, Usai senam, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pelaksanaan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan. Para pegawai dan pengunjung tampak antusias mendonorkan darahnya sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan upacara seremonial, melainkan juga dengan aksi nyata yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Selain donor darah, Rutan Kelas I Medan juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan ini mencakup cek tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan, yang dapat diikuti oleh pegawai maupun masyarakat umum yang hadir. Layanan ini disambut baik oleh pengunjung, karena memberikan kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini.

Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Rutan untuk terus berkontribusi positif tidak hanya dalam aspek pembinaan warga binaan, tetapi juga dalam pelayanan sosial bagi masyarakat. “Semangat kemerdekaan harus dimaknai dengan aksi nyata, salah satunya melalui kegiatan yang menyehatkan tubuh sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

“Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, kegiatan senam sehat, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang membawa manfaat nyata, sekaligus mempererat hubungan antara jajaran Rutan Kelas I Medan dengan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat”. Tutup Andi.(SP)

Marsma TNI (Purn) Daryatmo : Hasil Konsultasi Pimpinan Sementara Munas IKAL Lemhanas ke 5 Ditunda

Marsma TNI (Purn) Daryatmo : Hasil Konsultasi Pimpinan Sementara Munas IKAL Lemhanas ke 5 Ditunda

Redaksi       Comment   

 

Jakarta _ Pemerhati:Marsekal Madya TNI (Purnawirawan) Daryatmo menyatakan, Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas ditunda berdasarkan hasil konsultasi pimpinan sementara Munas ke-5 IKAL dan Ketua Umum IKAL Lemhanas, periode 2020-2025 Agum Gumelar dengan para kandidat.

Para kandidat Ketua Umum, periode 2025-2030 terdiri atas Purnomo Yusgiantoro (PY) dan Dudung Abdurachman (DAR), Togar Sianipar dan Mustafa Abubakar.

"Belum terpilih Ketua Umum baru yang definitif. Penundaan diperlukan untuk menjaga persatuan serta marwah IKAL Lemhannas, yang dikenal sebagai organisasi bergengsi," kata Daryatmo saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Daryatmo yang dipercayakan sebagai pemimpin sementara Munas ke-5 IKAL Lemhanas menyatakan, sejumlah agenda penting belum ditetapkan, di antaranya tata tertib (Tatib), pemilihan ketua umum, dan penetapan ketua umum.

"Itu semua ini belum ada titik temu, sebab dari sidang pertama sudah terjadi debat yang berakhir deadlock dan sidang saya skors. Sebelumnya, kami sudah berkonsultasi dengan Pak Agum Gumelar dan perwakilan para kandidat," jelas Daryatmo.

Alumni Akademi Angkatan Udara TNI tahun 1978 itu mengungkapkan penundaan Munas ke-5 IKAL Lemhanas adalah keputusan paling bijak untuk menenangkan semua pihak. Apalagi suasana Munas kurang kondusif dan berlangsung hingga larut malam.

"Terus terang, paripurna satu belum rampung dan sama sekali belum ada titik temu. Kami selaku pemimpin sidang setelah konsultasi menawarkan kepada peserta paripurna untuk menunda dan itu disetujui oleh para peserta," kata dia.

Disebutkan, apapun manuver atau sidang lanjutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai peserta Munas ke-5 IKAL Lemhanas setelah terjadi penundaan adalah ilegal.

"Itu saya pastikan tidak ada dan pak Agum adalah masih Ketua Umum IKAL Lemhanas," kata dia.

Sumber Masalah Munas IKAL Lemhanas

Salah satu peserta Munas Dr. Jan Maringka dari IKAL 53 menyatakan, setelah Munas resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas, acara dipimpin langsung oleh Marsdya (Purn) Daryatmo yang juga Sekjen IKAL. Dimana sidang berlangsung alot hingga malam hari dan berkutat hanya di tata tertib, karena ada upaya untuk memasukan IKABNAS (Alumni Taplai) dari status peninjau langsung, untuk menjadi peserta dengan 10 hak suara.

Kata Jan Maringka, padahal selama ini diketahui keanggotaan IKAL dengan hak suara terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Angkatan saja. Adapun hasil seleksi dari Panitia Seleksi Bakal Calon Ketua Umum dukungan terhadap PY 46 suara, DAR 35 suara, MAB 1 suara

"Nah saat itulah IKABNAS (Alumni Taplai) yang seharusnya hadir sebagai peninjau dengan hak bicara, meminta 10 hak suara yang akan diberikan kepada DAR," terang Jan Maringka.

Sehingga para peserta munas menyatakan, untuk ini perlu dilakukan perubahan AD/ART organisasi terlebih dahulu. Dimana untuk mengakomodir kehendak pengusul ini dan tetap berpegang kepada AD/ART yang berlaku saat ini.

"Jika ada perubahan baru, akan berlaku pada Munas yang akan datang. 

Agenda Munas terhenti belum sampai pada pembentukan formatur, untuk pembahasan AD ART, Laporan Pertanggung Jawaban dan Pemilihan Ketua Umum dan Rekomendasi, karena tidak ada titik temu," ungkap Jan Maringka.

Kemudian kata Ketua Umum Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI) ini, akhirnya disepakati Munas IKAL Lemhanas ditutup dan ditunda untuk waktu yang akan ditentukan lebih lanjut. Tentunya Agum Gumelar selaku Ketua Umum IKAL Lemhanas masih memimpin sampai diselenggarakannya Munas, pada waktu yang ditentukan DPP IKAL Periode 2020-2025 ini

"Munas akhirnya ditutup dan ditunda, hingga waktu yang akan ditentukan oleh Pimpinan Pusat IKAL Lemhanas Periode 2020-2025. Pak Agum Gumelar tetap sebagai pemegang tampuk pimpinan sampai Munas dilaksanakan," pungkas Jan Maringka lagi. (red)

Indria Febriansyah: Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer Warning Bagi Prabowo

Indria Febriansyah: Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer Warning Bagi Prabowo

Redaksi       Comment   

 

Jakarta _ Pemerhati :

Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer (Noel) menjadi peringatan keras bagi birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tindakan memperlambat, mengulur waktu, dan menyulitkan pemohon layanan publik dengan harapan memperoleh, uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan.

Praktik semacam ini, menurut pengamatan publik, bukan hanya terjadi di lingkaran elit, melainkan masih sering dijumpai di level kementerian hingga ke tingkat kecamatan.

Mantan Presiden Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, Indria Febriansyah, yang sekarang menjabat Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia organ relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, menilai kasus yang menimpa Noel harus dijadikan momentum untuk membenahi birokrasi.

"Saya berharap kasus Noel ini menyadarkan para ASN agar benar-benar mengutamakan pelayanan publik. Jika tidak mampu, lebih baik segera mengundurkan diri, karena masih banyak rakyat yang butuh pekerjaan dan siap amanah menjalankan tugasnya,” tegas Indria, yang juga dikenal sebagai aktivis muda Tamansiswa kepada Gus Din Wartawan Senior, Senin (25/5/2025) di Jakarta.

Indria menambahkan, KPK dan Kejaksaan perlu bahu-membahu memperluas pengusutan kasus serupa di setiap dinas maupun kementerian, agar pelayanan publik bersih dari praktik pemerasan. Terutama dalam Birokrasi Weberian dan upaya menuju Good Governance

"Fenomena pemerasan dalam birokrasi dapat dijelaskan dengan teori Max Weber tentang birokrasi rasional-legal. Dalam konsep ideal Weber, birokrasi seharusnya bekerja berdasarkan aturan yang jelas, profesionalisme, serta pelayanan yang adil bagi masyarakat," jelas Indria.

Namun katanya, ketika pejabat publik menggunakan kewenangan untuk menghambat atau memperlambat pelayanan demi keuntungan pribadi, maka birokrasi telah bergeser menjadi alat pemerasan.

Selain itu, dalam kerangka Good Governance yang dikembangkan UNDP, salah satu prinsip utama adalah accountability (akuntabilitas) dan responsiveness (tanggap terhadap kebutuhan masyarakat).

"Birokrasi yang gagal memenuhi prinsip ini, apalagi menyalahgunakan kewenangan, tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga memperlambat pembangunan nasional," ucapnya.

Warning untuk Era Prabowo

Kasus pemerasan Noel menjadi alarm bagi Presiden Prabowo Subianto bahwa praktik rent seeking dan petty corruption masih bercokol dalam birokrasi. Tanpa perombakan sistem layanan publik dan pengawasan yang ketat, visi pemerintah untuk mewujudkan negara yang kuat dan berdaulat akan tersandera oleh perilaku aparat yang justru menghambat rakyat. (red)

Immanuel Ebenezer Di OTT KPK Memeras Tenaga Kerja, Silfester : Saya Tidak Kaget, Dari Kerjanya Dari Dulu Diduga Memeras dan Fitnah

Immanuel Ebenezer Di OTT KPK Memeras Tenaga Kerja, Silfester : Saya Tidak Kaget, Dari Kerjanya Dari Dulu Diduga Memeras dan Fitnah

Redaksi       Comment   

 

Jakarta _ Pemerhati : 

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina menyesalkan  pernyataan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Mantan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Dimana tersangka pemerasan sertifikat K3 Kemenaker ini sebelumnya, telah memfitnah dirinya secara terbuka di acara Dua Arah di Kompas TV, Jumat petang (15/82025).

Pada acara tersebut Noel mengatakan, Silfester Matutina menggalang dan memobilisasi relawan, untuk melakukan 4 kali demonstrasi di depan Kementerian BUMN. Agar dirinya Noel dipecat dari Komisaris BUMN, PT. Mega Eltra pada 2021 lalu.

Menurut Silfester sapaan akrabnya, pernyataan Noel sesat dan fitnah keji terhadap dirinya. Karena kata Eks Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini, tidak ada fakta dan bukti apapun atas tuduhan tersebut.

"Jadi memang benar pada waktu itu ratusan orang dari berbagai kelompok relawan marah dan kecewa karena membela Munarman. Sehingga akhirnya menggelar demonstrasi di Kementerian BUMN ,agar Noel dicopot dari jabatan Komisaris PT. Mega Eltra. Hal ini dipicu oleh ulah Noel membela tersangka teroris Munarman, Sekjen FPI," ujar Silfester saat diwawancarai Gus Din (wartawan senior), Senin (24/8/2025) di Jakarta.

Kata Silfester, Noel hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang Munarman 23 Februari 2022. Disinyalir Noel mendapat bayaran untuk kesaksiannya itu, )arena Noel tidak kenal Munarman.

Selain itu, faktor kesaksian Noel membela teroris Munarman, setelah diangkat jadi Komisaris Noel juga terus memaki-maki dan memfitnah Menteri BUMN yang menempatkannya di PT. Mega Eltra, perusahaan tidak sehat dan hutangnya 500 miliar, dengan gaji kecil tanpa tantiem miliaran rupiah.

"Jadi Noel kecewa dan marah bukannya bersyukur diangkat Komisaris. Malah yang saya herankan, kenapa bisa-bisanya Noel memfitnah saya menggerakkan relawan melakukan demo ke dia. Padahal yang menginisiasi dan menggerakkan demo adalah puluhan organisasi relawan yang tergabung dalam Merah Putih Bersatu. Sedangkan Relawan saya Solidaritas Merah Putih tidak terlibat sama sekali," ucapnya.

Bahkan Silfester menegaskan, ia tidak bersedia hadir saat diminta berorasi dalam acara demonstrasi tersebut. Karena di hari yang sama Silfester menjadi narasumber di salah satu acara seminar.

"Jadi saya dan organisasi Solmet tidak ikutan mendemo Noel. Dulunya dia juga memfitnah Denny Siregar yang menjadi otak demonstrasi mencopot dia dari BUMN PT. Mega Eltra. Kok malah sekarang malah menuduh saya secara terbuka di Kompas TV. Padahal kalau mau jujur Noel ini dahulu sewaktu miskin, bulukan dan pengangguran, selalu datang ke kantor saya, untuk meminta uang buat berobat sakit gula dan buat makan keluarganya," herannya.

Menurut Silfester, Noel ini memang manusia yang tidak tahu balas budi, wataknya memang jahat selalu memfitnah, meminta-minta uang dan memeras. Bahkan banyak yang diduga tertipu, karena Noel sering meminta uang dengan iming iming jabatan dan proyek padal semuanya fiktif.

"Jadi saya tidak kaget ketika Noel ditangkap KPK karena Pemerasan dan Korupsi. Karena Noel sendiri ketika sudah diangkat menjadi Wamenaker, mulai Oktober 2024 sudah koar-koar menghubungi dan mengumpulkan makelar dan pengusaha, untuk mencari uang di Kementerian Tenaga Kerja," jelasnya.

Makanya, tidak aneh mulai bulan Desember 2024 sudah ada aliran dana haram, sejumlah 3 miliar yang masuk ke rekening Noel atas kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Silfester juga tidak heran, kalau Noel bilang mau cari tambahan di luar gaji Wamenaker, yaitu pintar-pintar nyopet atau main jual beli jabatan ketika podcast dengan dr Richard Lee.

"Jadi kalau ada yang mengatakan, bahwa kasus Korupsi Noel adalah penjebakan itu tidak benar. Noel secara sadar memang memeras rakyat kecil yang susah. Karena sesuai pernyataan resmi KPK  bahwa sudah ada aliran dana ke rekening Noel dan juga ada penyitaan kendaraan hasil pembelian uang korupsi," jelas Silfester.

Untuk itu dirinya mengapresiasi kinerja KPK, yang telah menyelamatkan uang rakyat kecil para pekerja/buruh. Dimana tadinya pengurusan sertifikat K3, hanya Rp.270.000 digelembungkan menjadi Rp.6.000.000.

"Perilaku Noel Cs ini sangat tidak bisa ditolerir, karena sangat kejam menghisap darah rakyat kecil yang harusnya ditolong. Untuk itu KPK teruslah berbuat melawan para Koruptor, yang menghisap darah rakyat kecil," pungkas Silfester Matutina, pria asal Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (red)